PROMOSI KESEHATAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PROMOSI KESEHATAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Oleh :
 NIKEN SUWENI AYU S
SEMITO NUR WAHID H

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PARA AHLI
1.      Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
2.      Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999).
3.      Thomas R Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy (2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).
4.      Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan (Islamy, 2000).
5.      Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya mempunyai suatu kepentingan yang bersifat publik dimana menurut Schubert Jrmengungkapkan bahwa kepentingan publik itu ternyata paling tidak sedikitnya ada tiga pandangan yaitu :
a)      Pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik adalah kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.
b)      Pandangan idealis mengatakan kepentingan publik itu adalah hal yang luhur, sehingga tidak boleh direka-reka oleh manusia.
c)      Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan.
6.      Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik menurut Santosa adalah “Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah” Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK
Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.
Adapun ruang lingkup kebijakan Publik secara khusus adalah :
1.      Studi tentang perilaku elite politik dan birokrasi
2.      Peran Kelompok Kepentingan dalam Proses Kebijakan.
Ahli-ahli selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul The Politics of Policy Implementation, melihat kebijakan publik dalam ketiga ruang lingkup yaitu :
1.    Ruang lingkup perumusan kebijakan (Formulation),
2.    Ruang lingkup (Implementation), dan
3.    Ruang lingkup (Evaluation) kebijakan.

MODEL KEBIJAKAN KESEHATAN
Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan publik. Konsep dari kebijakan publik dapat diartikan sebagai adanya suatu negara yang kokoh dan memiliki kewenangan serta legitimasi, di mana mewakili suatu masyarakat dengan menggunakan administrasi dan teknik yang berkompeten terhadap keuangan dan implementasi dalam mengatur kebijakan. Kebijakan adalah suatu konsensus atau kesepakatan terhadap suatu persoalan, di mana sasaran dan tujuannya diarahkan pada suatu prioritas yang bertujuan, dan memiliki petunjuk utama untuk mencapainya (Evans & Manning, 2003). Tanpa ada kesepakatan dan tidak ada koordinasi akan mengakibatkan hasil yang diharapkan sia-sia belaka.
Para ahli kebijakan kesehatan membagi kebijakan ke dalam empat komponen yaitu konten, proses, konteks dan aktor (Frenk J. 1993; Buse, Walt and Gilson, 1994; May & Walt, 2005). Pada proses kebijakan adalah suatu agenda yang teratur melalui suatu proses rancang dan implementasi. Ada model yang digunakan oleh analis kebijakan antara lain:
a.       Model perspektif (rational model) yaitu semua asumsi yang mengformulasikan kebijakan yang masuk akal berdasarkan informasi yang benar.
b.      Model incrementalist (prioritas pilihan) yaitu membuat kebijakan secara pelan dan bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang berminat untuk menyeleksi kebijakan yang diprioritaskan.
c.       Model rational (mixed scanning model) di mana penentu kebijakan mengambil langkah mereview secara menyeluruh dan membuat suatu negosiasi dengan kelompok-kelompok yang memprioritaskan model kebijakan.
d.      Model puncuated equilibria yaitu kebijakan difokuskan kepada isu yang menjadi pokok perhatian utama dari penentu kebijakan.
Berdasarkan bentuk atau tampilannya, model kebijakan dapat dibedakan antara: model verbal, model simbolis, dan model prosedural.
1.      Model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
2.      Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan. Model simbolis seringkali disajikan sebagai suatu fungsi matematik. Masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan. Contoh paling baik dari model ini adalah model-model simulasi yang menunjukkan saling hubungan antara variabel-variabel kunci tentang suatu masalah kebijakan.
3.      Model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan. Contoh paling baik dari moleh ini adalah model-model simulasi yang menunjukkan saling hubungan antara variabel-variabel kunci tentang suatu masalah kebijakan.

PROMOSI KESEHATAN UNTUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik telah, dan kemungkinannya tetap, menjadi pusat perhatian promosi kesehatan. Healthy public policy dikembangkan sebagai unsur fundamental promosi kesehatan dan ditarik dari kebijakan publik baik itu secara konseptual maupun empirik. Kebijakan sosial memberikan pengetahuan bagaimana “melakukan” healthy public policy: bagaimana mengembangkan kebijakan untuk menambah kesehatan (health gain). Bidang kebijakan publik dapat memberikan pengetahuan reflektif penting pada asalmula promosi kesehatan itu sendiri dan pada kemunculannya sebagai jenis yang lebih baru kebijakan kesehatan. Retorika healthy public policy berimplikasi pada cara baru dalam berpikir tentang kesehatan dan kebijakan pemerintah dan mengantisipasi lingkungan kebijakan baru dengan mekanisme baru untuk pengembangan kebijakan. Pendekatan-pendekatan seperti tersebut dapat dilihat sebagai setaraf sepadan dengan kebijakan pemerintahan dan atau kepada yang lebih baru pemikiran “Third Way.” Pemahaman lingkungan kebijakan merupakan pusat bagi keduanya. Kebijakan publik sebagai sebuah bidang studi telah mengalami perubahan yang besar dan perkembangan selama dasawarsa terakhir, merefleksikan perubahan sosial yang lebih luas.
Kebijakan publik terdiri dari perspektif yang bermacam yang merefleksikan asumsi-asumsi yang berbeda tentang dunia sosial. Healthy public policy dapat dilihat kedalam perspektif yang berbeda ini. Kebijakan penyalahgunaan narkotika memberikan contoh keragaman tersebut, meskipun kebanyakan akan bekerja di dalam perspektif kesehatan masyarakat. Perspektif konflik dan konsensus dapat diidentifikasi di dalam literatur ini. Analisis perspektif tersebut memberikan pemahaman kompleksitas studi, juga aktual, lingkungan kebijakan publik. Keragaman dalam perspektif adalah ciri menonjol kebijakan publik dan healthy public policy.
Studi kebijakan publik akan memberikan sumbangan besar pada promosi kesehatan. Hal tersebut akan terus memberikan pemahaman bagaimana ciri-ciri menonjol healthy public policy dalam lingkungan kebijakan saat ini; peran negara, penduduk, dan masyarakat dalam pengembangan kebijakan; proses dan kemungkinan pengembangan visi healthy public policy, jangkauan kerjasama lintas sektoral; jangkauan koordinasi healthy public policy, dan bagaimana “public good” dapat direkonsiliasikan dengan minat individu dan minat lainnya dalam memelihara healthy public policy. Program-program di area studi berkaitan dengan pengembangan ke kebijakan publik seperti juga pada healthy public policy, membawa kita untuk mempertimbangkan promosi kesehatan sebagai kebijakan publik.
Promosi kesehatan mengakui memusatkan perhatian kepada proses kebijakan publik dan kebanyakan definisi promosi kesehatan menempatkan ide struktur sosial dan proses kebijakan sebagai pusat perhatiannya. Misalnya healthy public policy adalah satu dari lima sarana aksi promosi kesehatan untuk mencapai kesehatan tahun 2000 bersama dengan creating supportive environments, strengthening community action, developing personal skills, dan reorienting health services. Untuk mempromosikan kesehatan secara efektif, kita perlu memahami, menganalisis, dan akhirnya mempengaruhi kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Seharusnya kebijakan publik mempunyai masukan yang besar terhadap promosi kesehatan, menerima promosi kesehatan dengan istilahnya sendiri. Tetapi, lebih daripada itu studi kebijakan publik dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman kita tentang munculnya promosi kesehatan itu sendiri. Promosi kesehatan telah berkembang bersama dengan dan sebagai respon terhadap konteks sosial dan politik, khususnya pada akhir abad ke-20. Hal telah dijelaskan sebagai yang terletak di garis depan perubahan sosial dan kultural. Pengertian konteks sosial dan politik, di mana promosi kesehatan di dalamnya, selain memberikan refleksi penting kesadaran pribadi juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap keterbatasan dan kemungkinan pengembangan healthy public policy. Promosi kesehatan sendiri merupakan topik minat para ahli analisis kebijakan sosial dan makin dipandang sebagai suatu arena kebijakan publik. Antara kedua bidang studi ini terdapat area yang saling tumpang tindih.


Post a comment

0 Comments