PROMOSI KESEHATAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Oleh :
NIKEN
SUWENI AYU S
SEMITO
NUR WAHID H
PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PARA AHLI
1.
Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari
pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan
untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
2.
Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena
merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta
sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara
terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang
kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan
kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999).
3.
Thomas R Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy (2000:18) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai “ is whatever
government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).
4.
Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk
melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi
semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan
pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah
juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan
sesuatu yang dilakukan (Islamy, 2000).
5.
Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya mempunyai suatu
kepentingan yang bersifat publik dimana menurut Schubert Jrmengungkapkan bahwa
kepentingan publik itu ternyata paling tidak sedikitnya ada tiga pandangan
yaitu :
a)
Pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik adalah
kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.
b)
Pandangan idealis mengatakan kepentingan publik itu adalah hal yang
luhur, sehingga tidak boleh direka-reka oleh manusia.
c)
Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik adalah hasil
kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan.
6.
Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2)
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang
pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud.
Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti
negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa
pengertian kebijakan publik menurut Santosa adalah “Serangkaian keputusan yang
dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga
petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam
bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah” Ahli-ahli ini
selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah
yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap
kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK
Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup
berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang
pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di
samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional,
regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan Keputusan Bupati/Walikota.
Adapun ruang lingkup kebijakan Publik secara khusus adalah :
1.
Studi tentang perilaku elite politik dan birokrasi
2.
Peran Kelompok Kepentingan dalam Proses Kebijakan.
Ahli-ahli
selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah
yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap
kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok
tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul The Politics of Policy Implementation,
melihat kebijakan publik dalam ketiga ruang lingkup yaitu :
1. Ruang lingkup perumusan kebijakan (Formulation),
2. Ruang lingkup (Implementation),
dan
3. Ruang lingkup (Evaluation)
kebijakan.
MODEL KEBIJAKAN KESEHATAN
Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan
publik. Konsep dari kebijakan publik dapat diartikan sebagai adanya suatu
negara yang kokoh dan memiliki kewenangan serta legitimasi, di mana mewakili
suatu masyarakat dengan menggunakan administrasi dan teknik yang berkompeten
terhadap keuangan dan implementasi dalam mengatur kebijakan. Kebijakan adalah
suatu konsensus atau kesepakatan terhadap suatu persoalan, di mana sasaran dan
tujuannya diarahkan pada suatu prioritas yang bertujuan, dan memiliki petunjuk
utama untuk mencapainya (Evans & Manning, 2003). Tanpa ada kesepakatan dan
tidak ada koordinasi akan mengakibatkan hasil yang diharapkan sia-sia belaka.
Para ahli kebijakan kesehatan membagi
kebijakan ke dalam empat komponen yaitu konten, proses, konteks dan aktor
(Frenk J. 1993; Buse, Walt and Gilson, 1994; May & Walt, 2005). Pada proses
kebijakan adalah suatu agenda yang teratur melalui suatu proses rancang dan
implementasi. Ada model yang digunakan oleh analis kebijakan antara lain:
a.
Model perspektif (rational model)
yaitu semua asumsi yang mengformulasikan kebijakan yang masuk akal berdasarkan
informasi yang benar.
b.
Model incrementalist (prioritas
pilihan) yaitu membuat kebijakan secara pelan dan bernegosiasi dengan
kelompok-kelompok yang berminat untuk menyeleksi kebijakan yang diprioritaskan.
c.
Model rational (mixed scanning
model) di mana penentu kebijakan mengambil langkah mereview secara
menyeluruh dan membuat suatu negosiasi dengan kelompok-kelompok yang
memprioritaskan model kebijakan.
d.
Model puncuated equilibria
yaitu kebijakan difokuskan kepada isu yang menjadi pokok perhatian utama dari
penentu kebijakan.
Berdasarkan bentuk atau tampilannya, model
kebijakan dapat dibedakan antara: model verbal, model simbolis, dan model prosedural.
1. Model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan dengan
menggunakan bahasa sehari-hari.
2.
Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk
menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai
untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan. Model simbolis
seringkali disajikan sebagai suatu fungsi matematik. Masalah kebijakan dengan
cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan. Contoh
paling baik dari model ini adalah model-model simulasi yang menunjukkan saling
hubungan antara variabel-variabel kunci tentang suatu masalah kebijakan.
3.
Model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan
dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel
kebijakan. Contoh paling baik dari moleh ini adalah model-model simulasi yang
menunjukkan saling hubungan antara variabel-variabel kunci tentang suatu
masalah kebijakan.
PROMOSI KESEHATAN UNTUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik telah, dan kemungkinannya tetap, menjadi pusat
perhatian promosi kesehatan. Healthy
public policy dikembangkan sebagai unsur fundamental promosi kesehatan dan
ditarik dari kebijakan publik baik itu secara konseptual maupun empirik.
Kebijakan sosial memberikan pengetahuan bagaimana “melakukan” healthy public policy: bagaimana
mengembangkan kebijakan untuk menambah kesehatan (health gain). Bidang
kebijakan publik dapat memberikan pengetahuan reflektif penting pada asalmula
promosi kesehatan itu sendiri dan pada kemunculannya sebagai jenis yang lebih
baru kebijakan kesehatan. Retorika healthy
public policy berimplikasi pada cara baru dalam berpikir tentang kesehatan
dan kebijakan pemerintah dan mengantisipasi lingkungan kebijakan baru dengan
mekanisme baru untuk pengembangan kebijakan. Pendekatan-pendekatan seperti
tersebut dapat dilihat sebagai setaraf sepadan dengan kebijakan pemerintahan
dan atau kepada yang lebih baru pemikiran “Third
Way.” Pemahaman lingkungan kebijakan merupakan pusat bagi keduanya.
Kebijakan publik sebagai sebuah bidang studi telah mengalami perubahan yang
besar dan perkembangan selama dasawarsa terakhir, merefleksikan perubahan
sosial yang lebih luas.
Kebijakan publik terdiri dari perspektif yang bermacam yang
merefleksikan asumsi-asumsi yang berbeda tentang dunia sosial. Healthy public policy dapat dilihat
kedalam perspektif yang berbeda ini. Kebijakan penyalahgunaan narkotika
memberikan contoh keragaman tersebut, meskipun kebanyakan akan bekerja di dalam
perspektif kesehatan masyarakat. Perspektif konflik dan konsensus dapat
diidentifikasi di dalam literatur ini. Analisis perspektif tersebut memberikan
pemahaman kompleksitas studi, juga aktual, lingkungan kebijakan publik.
Keragaman dalam perspektif adalah ciri menonjol kebijakan publik dan healthy public policy.
Studi kebijakan publik akan memberikan sumbangan besar pada promosi kesehatan.
Hal tersebut akan terus memberikan pemahaman bagaimana ciri-ciri menonjol healthy public policy dalam lingkungan
kebijakan saat ini; peran negara, penduduk, dan masyarakat dalam pengembangan
kebijakan; proses dan kemungkinan pengembangan visi healthy public policy, jangkauan kerjasama lintas sektoral;
jangkauan koordinasi healthy public
policy, dan bagaimana “public good”
dapat direkonsiliasikan dengan minat individu dan minat lainnya dalam
memelihara healthy public policy. Program-program di area studi berkaitan
dengan pengembangan ke kebijakan publik seperti juga pada healthy public policy, membawa kita untuk mempertimbangkan promosi
kesehatan sebagai kebijakan publik.
Promosi
kesehatan mengakui memusatkan perhatian kepada proses kebijakan publik dan
kebanyakan definisi promosi kesehatan menempatkan ide struktur sosial dan
proses kebijakan sebagai pusat perhatiannya. Misalnya healthy public policy adalah satu dari lima sarana aksi promosi
kesehatan untuk mencapai kesehatan tahun 2000 bersama dengan creating supportive environments,
strengthening community action, developing personal skills, dan reorienting
health services. Untuk mempromosikan kesehatan secara efektif, kita perlu
memahami, menganalisis, dan akhirnya mempengaruhi kebijakan publik dan
kebijakan kesehatan. Seharusnya kebijakan publik mempunyai masukan yang besar
terhadap promosi kesehatan, menerima promosi kesehatan dengan istilahnya
sendiri. Tetapi, lebih daripada itu studi kebijakan publik dapat memberikan
kontribusi untuk pemahaman kita tentang munculnya promosi kesehatan itu
sendiri. Promosi kesehatan telah berkembang bersama dengan dan sebagai respon
terhadap konteks sosial dan politik, khususnya pada akhir abad ke-20. Hal telah
dijelaskan sebagai yang terletak di garis depan perubahan sosial dan kultural.
Pengertian konteks sosial dan politik, di mana promosi kesehatan di dalamnya,
selain memberikan refleksi penting kesadaran pribadi juga memberikan pemahaman
yang lebih baik terhadap keterbatasan dan kemungkinan pengembangan healthy public policy. Promosi kesehatan
sendiri merupakan topik minat para ahli analisis kebijakan sosial dan makin
dipandang sebagai suatu arena kebijakan publik. Antara kedua bidang studi ini
terdapat area yang saling tumpang tindih.
0 Comments